Posted in Education

Pendidikan Kewarganegaraan : Sistem Hukum dalam NKRI

Sistem Hukum Dalam NKRI

  1. Pendahuluan

Dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) tentang “Bentuk dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia” disebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Pernyataan itu mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya harus berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Dalam pembahasan pengertian sistem hukum di Indonesia perlu dipahami dan dimengerti apa saja yang merupakan bagian atau komponen dari sistem hukum. Setelah memperoleh pengertian dari komponen yang ada, perlu dilanjutkan dengan pemahaman terhadap hubungan diantara komponen tersebut. Tidak jarang bahwa pembahasan mengenai sistem hukum hanya dibatasi pada komponen structural dan subtansi saja. Pembahasan yang demikian itu sering pula dinamakan pembahasan “tata hukum”, dengan demikian sistem hukum disamakan dengan tata hukum.

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari kaidah- kaidah yang ada. Hukum sebagai salah satu kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi, telah menguasai kehidupan manusia sejak ia dilahirkan (bahkan semenjak masih dalam kandungan) hingga ke liang kubur.

Karena begitu luasnya bidang cakupan dari hukum, maka setiap usaha untuk mendefiniskan hukum selalu dianggap tidak memuaskan. Oleh karena itu yang penting bukanlah membuat definisi tetapi uraian mengenai apa dan bagaimana sebenarnya hukum itu lebih diperlukan.

Pengertian komponen structural dari sistem hukum Indonesia adalah bagian- bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Lembaga yang termasuk dalam komponen ini adalah lembaga pembuat Undang- Undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegak hukum.

Pengertian komponen substansi dari sistem hukum Indonesia adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berwujud hukum in conreto (kaidah hukum individual) maupun hukum abstracto (kaidah hukum umum).

Mengenai komponen substansi sistem hukum ini dapat dilanjutkan pada pembidangan hukum. Pembidangan hukum tersebut menggunakan pembidangan hukum publik  dan hukum perdata serta hukum materiil dan formal.

Yang dimaksud dengan pengertian sistem hukum Indonesia adalah hukum yang sedang berlaku pada waktu itu diwilayah Indonesia. Hukum Indonesia ini biasa disebut hukum positif, yang dalam bahasa latinnya disebut ”iusconstitutum”, dan lawannya adalah “iusconstituendem” yaitu hukum yang berlaku, hukum yang masih dalam cita- cita hukum bangsa Indonesia.

PENGERTIAN SISTEM HUKUM

  1. Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan susunan, dimana masing – masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut.

  1. Hukum

Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang akan dikaji. Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan”. Karena itu, sebaiknya kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka berikut ini :

  1. Mr. E.M. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

  1. Leon Duguit

Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

  1. Drs. E. Utrecht, S.H

Hukum adalah himpunan peratuan ( perintah dan larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

  1. M. Amin, S.H

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.

  1. C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H

Hukum adalah peratuan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman terentu.

Jadi, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum dari unsur hukum yang saling berhubungan dan bekerjasama sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut mengacu pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa Indonesia merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Hukum agama juga merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka hukum Islam lebih banyak diterapkan, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Sementara hukum adat merupakan aturan-aturan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara dan diwariskan secara turun-temurun. Secara umum, hukum di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum perdata dan hukum pidana.

  • System Hukum Barat (Eropa)
  1. Hukum Barat mengenal “zakelijke rechten” dan “persoonlijke rechten”.
    “Zakelijke rechten” adalah hak atas benda yang bersifat “zakelijk” artinya berlaku terhadap tiap orang. Jadi merupakan hak mutlak atau absolut. “Persoonlijke rechten” adalah hak atas sesuatu obyek (benda) yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain tertentu, jadi merupakan hak relatif.
  2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat. Hukum adat tidak mengenal perbedaan ini. Kalau toh mau mengadakan pemisahan antara hukum adat yang bersifat public
  3. Hukum Barat membedakan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam dua golongan. Yaitu pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata saja serta yang diadili oleh hakim Perdata. Perbedaan-perbedaan fundamental dalam sistem ini, pada hakikatnya disebabkan karena:
  4. Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dan hukum Barat.
  5. Pandangan hidup yang mendukung (“Volksgeist menurut Von Savigny) kedua macam hukum itu juga jauh berlainan.

Sistem Hukum Barat

  1. Menjunjung tinggi nilai kondifikasi
  2. Memuat peraturan yang kasuistis artinya merinci
  3. Hakim terikat penetapan dari kodifikasi.
  4. Mengenal benda kebendaan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang dan hak-hak perorangan yaitu hak-hak atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap seseorang tertentu saja.
  5. Terdapat pembagian hukum dalam hukum privat dan hukum publik.
  6. Dikenal perbedaan benda dalam benda tetap dan benda bergerak
  7. Perlu adanya sanski sebagai jaminan terlaksananya penertipan.

  • System hukum islam

Sistem hukum Islam dalam ”Hukum Fikh” terdiri dari dua bidang hukum, yaitu :

1) Hukum rohaniah (ibadat),

Ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah (sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji), yang pada dasarnya tidak dipelajari di fakultas hukum. Tetapi di UNISI diatur dlm mata kuliah fiqh Ibadah.

2)  Hukum duniawi, terdiri dari :

  1. a)  Muamalat

Yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual-bei, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya.

  1. b)  Nikah (Munakahah),

Yaitu perkawinan dalam arti membetuk sebuah keluarga yang tediri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan.

  1. c)  Jinayat

yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran islam dengan keimanan lahir batin secara individual.

Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang bersumber dari Qur’an.

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa di negara-negara penganut asas hukum Islam, agama Islam berpengaruh sangat besar terhadap cara pembentukan negara maupun cara bernegara dan bermasyarakat bagi warga negara dan penguasanya.

  • System hukum adat

Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.

  • Sifat hukum adat adalah
    1. Tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya.
    2. Berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti.
    3. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.

Sistem hukum adat di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1)  Hukum adat mengenai tata negara,

Yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan penjabatnya.

2)  Hukum adat mengenai warga (hukum warga)

  1. Hukum pertalian sanak (kekerabatan)
  2. Hukum tanah
  3. Hukum perutangan

3) Hukum adat mengenai delik (hukum pidana)

Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat (pengetua-pengetua adat), karena ia adalah pimpinan yang disegani oleh masyarakat

  1. Negara Hukum Republik Indonesia
  • Pengertian Negara Hukum Republik Indonesia.

Pernyataan resmi tentang negara Indonesia sebagai negara hukum terdapat di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan tentang adanya persamaan hukum dan pemerintahan, secara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Taekad bangsa Indonesia dalam bidang hukum tercermin dalam UUD 1945 yang melandasi negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain untuk betul-betul mau tunduk, patuh dan taat pada hukum. Ciri-ciri, yang tampak dalam penerapan sistem hukum di Indonesia secara rinci tampak dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material tersebut, setiap tindakan negara harus dapat mempertimbangkan 2 (dua) kepentingan, yaitu: kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechtsmatigheid). Landasan inilah yang harus dijunjung tinggi oleh negara (pemerintah) dalam setiap pengambilan keputusan.

  • Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia yang diterapkan di Indonesia tentu akan diselaraskan dengan pandangan hidup dan falsafah bangsa yang telah kita sepakati sejak tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945, baik di dalam Pembukaan maupun Batang tubuhnya, telah banyak memuat prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia Indonesia. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat perumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain :

  1. Hak asasi manusia sebagai hak segala bangsa (alinea I Pembukaan UUD 1945),
  2. Hak asasi manusia sebagai hak warga negara (pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33 dan 34 UUD 1945),
  3. Hak asasi manusia sebagai hak tiap-tiap penduduk (pasal 29 ayat 2 UUD 1945)

Sesungguhnya prinsip-prinsip hak asasi yang tercantum di dalam UUD 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan pangkal ide keselarasan antara individu dan masyarakat yang bersumber pada sifat kodrat manusia sebagai individu dan mahluk sosial. Prinsip itu berarti bahwa negara menjamin, melindungi, dan mengakui hak asasi serta adanya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban.

  1. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Dalam UUD 1945

Hak dan kewajiban warga negara bangsa Indonesia secara konstitusional telah dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa acuan yang dapat kita pedomani sebagai bukti adanya hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Hak Dasar

Hak dasar sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain :

  1. Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara (Pasal 26),
  2. Bersamaan kedudukan didalam hukum pemerintahan (Pasal 27 ayat 1),
  3. Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 (2)),
  4. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan sesuai dengan Undang-Undang (Pasal 28),
  5. Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing (Pasal 29 ayat 2),
  6. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30)
  7. Mendapat pendidikan (Pasal 31),
  8. Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),
  9. Mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 33),
  10. Memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin (Pasal 34).
  11. Kewajiban Dasar

Kewajiban dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain :

  1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I),
  2. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea II),
  3. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945, alinea IV),
  4. Setia membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2), dan
  5. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1)
  6. Wajib iktu serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  7. Tata Hukum

Suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintahan yang stabil, akan mempunyai tata hukum sendiri dengan berpedoman kepada konstitusi negaranya.
Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku didalam suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut.

The rule of law (aturan hukum) positif dalam Tata Hukum Negara Republik Indonesia merupakan keseluruhan tata tertib yang diatur oleh negara atau bagian-bagiannya yang berlaku dalam lingkungan suatu masyarakat dan yang pelaksanaannya dapat dipaksa oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan (authority). Kita menyadari bahwa dalam Tata Hukum Negara RI, masih banyak dijumpai produk-produk hukum warisan kolonial Belanda yang berlaku dengan penyesuaian pada beberapa pasal. Kenyataan ini diakui oleh UUD 1945 seperti tercantum di Pasal II Aturan Peralihan jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945, yaitu untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan menjadi dasar hukum masih diperlukan hukum kolonial selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.

Pokok-pokok pembahasan tentang Tata Hukum Negara Republik Indonesia, belum bisa lepas dari kenyataan sejarah diterapkannya warisan produk hukum kolonial baik yang sudah terkodifikasi maupun belum. Sejalan dengan upaya untuk membangun demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, tekad pemerintahan era reformasi (pasca Orde Baru) tertuang dalam ketetapan MPR-RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 pada Bab IV Arah Kebijakan bidang hukum poin 2 dan 3 sebagai berikut :

Bab 2 “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntunan reformasi melalui program legislasi”.

Bab 3 “Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia”.
Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa hukum nasional sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat berintikan keadilan dan kebenaran yang harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdi kepada kepentingan nasional.

Yang menjadi tugas hukum antara lain sebagai berikut :

  1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang didalam masyarakat.
  2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran.
  3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

  • Macam Hukum

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Berkenaan dengan tujuan hukum, ada beberapa pendapat sarjana hukum. Prof. Subekti, S.H. mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Sementara itu, bagi Geny, hukum nertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Sedangkan, menurut Prof. Mr. J. Van Kan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Hukum sebenarnya adalah bagian dari norma yang berlaku bagi masyarakat kita yaitu norma hukum. Selain norma hukum kita juga mengenal norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma hukum tentunya berbeda dengan norma-norma lainnya yang kemudian norma hukum tersebut disebut sebagai hukum.

Bagi yang melanggar tentunya akan mendapatkan sanksi. Sanksi adalah suatu akibat yang diterima apabila melakukan perbuatan yang melanggar dari pihak yang berwajib menegakan pelaksanaan hukum.

Menurut Pasal 10 KUHP, macam-macam sanksi :

Sanksi pokok terdiri dari:

  1. Hukuman mati
  2. Penjara
  3. Kurungan serta denda

Sanksi tambahan terdiri dari:

  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman keputusan hakim
  1. Asas dan tujuan hukum

Asas hukum terdiri atas dua, yaitu :

  1. Asas hukum umum, yaitu asas yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum.
    b. Asas hukum khusus, yaitu asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu.

Dalam literatur hukum dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum yaitu teori etis dan utilites. Teori etis mendasarkan pada etika sedang menurut teori utilitis hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.

  1. Sikap Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Dr. Achmad Ali SH. MH Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang keberadaan dan berlakunya norma hukum tertentu. Kesadaran hukum ada dua macam:

  1. Kesadaran hukum yang positif adalah hukum yang untuk maksud baik. Contohnya karena menyadari larangan untuk merampok maka si pelaku tercegah untuk melakukan perampokan.
  2. Kesadaran hukum yang negatif adalah hukum yang digunakan untuk maksud buruk. Contohnya karena menyadari haknya untuk dianggap “tidak bersalah” sebelum putusan hakim dan haknya untuk dibela oleh advokat maka si pelaku berani melakukan korupsi.

  1. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan. Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan yang sesuai atau menurut aturan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang bertentang dengan hukum atau melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan.

  • Penggolongan Hukum
  1. Hukum berdasarkan sumbernya, misalkan undang-undang, kebiasaan, traktat, dan yurisprudensi.
  2. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Dibedakan menjadi hukum lokal, hukum nasional dan hukum internasional
  3. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Terbagi atas hukum positif (ius constitutum) dan hukum dicitakan (ius constituendum).
  4. Hukum berdasarkan isinya. Dibagi atas hukum perdata atau privat dan hukum publik.
  5. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Terbagi atas hukum material dan hukum formil. Hukum material memuat peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan yang berwujud perintah dan larangan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Sedangkan hukum formil yaitu hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan berlakunya hukum material, misalnya bagaimana cara mengajukan tuntutan, cara hakim mengambil keputusan .
  6. Hukum berdasarkan bentuk dan wujud. Terbagi atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
  7. Hukum berdasarkan sanksi atau sifat. Terbagai atas hukum yang sifatnya mengatur dan hukum yang sifatnya memaksa.
  • Arti dan Prinsip Negara Hukum

Telah jelas bahwa apabila negara dikendalikan oleh kekuasaan yang korup maka akan menimbulkan kesengsaraan. Oleh karenanya, perlu diadakan suatu kontrol dan aturan yang dapat mengendalikan negara. Sejak zaman city-state (negara kota) di era Yunani kuno, keberadaan negara dikontrol melalui aturan yang disepakati bersama oleh rakyat Yunani. Norma (nomos) mengendalikan kekuasaan (cratos) negara. Maka Yunani telah sejak dulu mengenal adanya nomokrasi, yakni kekuasaan negara yang dikendalikan oleh norma/aturan.

Ide nomokrasi ini identik dengan konsep kedaulatan hukum, bahwa hukum memegang peranan tertinggi dalam kekuasaan negara, yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma/aturan/hukum. Sesungguhnya yang dianggap sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah norma/aturan/hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya, kedaulatan hukum menjelma menjadi konsep negara hukum.

Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Saxon, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law.

Selain itu, negara hukum juga dapat dibagi ke dalam negara hukum formil (demokrasi abad XIX) dan negara hukum materil (demokrasi abad XX). Peran pemerintahan dalam negara hukum formil dibatasi. Artinya, pemerintah (negara) hanya menjadi pelaksana segala keinginan rakyat yang dirumuskan para wakilnya di parlemen. Karena sitanya yang pasif ini, maka negara diperkenalkan sebagai nachtwachterstaat (negara penjaga malam).

Negara hukum materil (demokrasi abad XX) mengamanatkan peran bahwa peran negara tidak hanya sebatas penjaga malam, tetapi negara juga harus ikut bertanggung jawab dan ikut campur dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

A.V. Dicey menguraikan tentang negara hukum (The Rule of Law) lewat pengalaman de Tocqueville, seorang Perancis yang mengamati konstitusi Inggris, yang kemudian dipaparkan melalui tiga makna, yakni: pertama, Supremasi dan superioritas hukum reguler (Supremacy of Law) yang mutlak yang bertentangan dengan pengaruh kekuasaan sewenang-wenang, dan mencabut hak prerogatif atau bahkan kekuasaan bertindak yang besar di pihak pemerintah karena munculnya kesewenang-wenangan tersebut.

Kedua, The Rule of Law juga berarti kesetaraan di depan hukum, atau ketundukan setara semua kelompok masyarakat kepada hukum umum negara yang dijalankan oleh mahkamah umum (Equality Before The Law). Ketiga, seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, namun ia tidak dapat dihukum karena alasan lain (Due Procces of Law) atau dengan kata lain, dalam negara hukum pasti berlaku asas legalitas. Para Sarjana Eropa Kontinental—yang diwakili oleh Julius Stahl—menuliskan prinsip negara hukum (Rechtsstaat) dengan mengimplementasikan:

  1. Perlindungan hak asasi manusia;
  2. Pembagian kekuasaan;
  3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
  4. Peradilan Tata Usaha Negara.

International Comission of Jurists pada konfrensinya di Bangkok (1965) juga menekankan prinsip-prinsip negara hukum yang seharusnya dianut oleh sebuah negara hukum, yaitu:

  1. Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
  2. Badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
  3. Pemilihan umum yang bebas;
  4. Kebebasan menyatakan pendapat;
  5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan
  6. Pendidikan kewarganegaraan.

Jimly Ashshiddiqie menuliskan kembali prinsip-prinsip negara hukum dengan menggabungkan pendapat dari sarjana-sarjana Anglo-Saxon dengan sarjana-sarjana Eropa Kontinental. Menurutnya dalam negara hukum pada arti yang sebenarnya, harus memuat dua belas prinsip, yakni:

  1. Supremasi Hukum (Suprermacy of Law).

Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi, The Rule of Law and not of man.

  1. Persamaan dalam hukum (Equality before the Law).

Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Sikap diskrimatif dilarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang disebut affirmative action, yakni tindakan yang mendorong dan mempercepat kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai perkembangan yang lebih maju dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang telah lebih maju.

  1. Asas Legalitas (Due Process of Law).

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Setiap perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedurs (regels). Namun, disamping prinsip ini ada asas frijsermessen yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri beleid-regels atau policy rules yang berlaku secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

  1. Pembatasan kekuasaan.

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain.

Dapat juga dilakukan pembatasan dengan cara membagikan kekuasaan negara secara vertikal, dengan begitu kekuasaan negara tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi yang bisa menimbulkan kesewenang-wenangan. Akhirnya falsafah power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutly bisa dihindari.

  1. Organ-organ eksekutif independen.

Independensi lembaga atau organ-organ dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. Misalnya, tentara harus independen agar fungsinya sebagai pemegang senjata tidak disalahgunakan untuk menumpas aspirasi pro-demokrasi.

      6. Peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary)

Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Namun demikian, hakim harus tetap terbuka dalam pemeriksaan perkara dan menghayati nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan.

     7. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan administrasi negara ini juga menjadi penjamin bagi rakyat agar tidak di zalimi oleh negara melalui keputusan pejabat administrasi negara.

  1. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court).

Pentingnya Constitutional Court adalah dalam upaya untuk memperkuat sistem checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi.

  1. Perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

  1. Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat).

Negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokratis harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. Jadi negara hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan bukanlah negara hukum yang absolut (absolute rechtsstaat) melainkan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat).

  1. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechtsstaat).

Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan bernegara Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak pada rule-driven, melainkan mission driven, tetapi mission driven yang didasarkan atas aturan.

  1. Transparansi dan kontrol sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung.

Singkatnya, negara berdasarkan hukum (negara hukum) secara esensi bermakna hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk dan patuh pada hukum (subject to the law), tidak ada kekuasaan diatas hukum (above the law). Semuanya ada di bawah hukum (under the law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (missuse of power). Hukum dan prinsip-prinsipnya harus menjadi panglima dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Strong mendefinisikan negara kesatuan sebagai sebuah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan pusat. Artinya, kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik di dalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan menurut kebijakan pemerintah itu. Lebih lanjut Strong menyatakan bahwa sebuah negara kesatuan setidaknya mempunyai dua sifat penting yakni (i) supremasi parlemen pusat dan (ii) tidak adanya badan-badan berdaulat tambahan.

Supremasi parlemen pusat dimaknai bahwa dalam negara kesatuan hanya ada satu lembaga legislatif yang selalu memegang kekuasaan tertinggi secara absolut. Sifat ini membedakannya dengan paham dalam negara federal yang lembaga legislatifnya ada dua—lembaga legislatif federal dan lembaga legislatif negara bagian—satu lembaga untuk setiap bidang wewenangnya sendiri dan tidak berkuasa secara universal. Tidak adanya badan-badan berdaulat tambahan diartikan sebagai tidak adanya otoritas lain selain otoritas tertinggi. Jika otoritas pusat membawahi otoritas-otoritas lain yang menjadikannya tidak berdaya untuk turut campur dengan proses perundang-undangan biasa (selain yang ditetapkan dalam konstitusi), maka otoritas pusat itu adalah otoritas federal. Apabila otoritas pusat membawahi otoritas-otoritas lain yang dapat dibuat atau dihapuskan menurut kehendaknya, maka otoritas itu adalah otoritas tertinggi dan negara dengan batas-batas otoritas tak terbatas ini disebut dengan negara kesatuan.

Di Indonesia, konstitusi pra-amandemen maupun konstitusi pasca-amandemen telah jelas menyatakan bahwa negara ini adalah negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) ditulis: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik.” Paham negara kesatuan Indonesia dipaparkan oleh Soepomo dengan paham integralistik (penyatuan/kesatuan) atau lebih dikenal dengan staatsidee Integralistik yang disampaikan di depan sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.

Menurut Soepomo, dari berbagai aliran yang diterapkan ke dalam negara maka aliran nasional-sosialis—persatuan antara pemimpin dan rakyat serta persatuan dalam negara seluruhnya—merupakan aliran yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Soepomo menyatakan: “Manusia sebagai seorang tidak terpisah dari seseorang lain dari dunia lain, golongan-golongan manusia, malah segala golongan mahluk, segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkut-paut, segala sesuatu berpengaruh-mempengaruhi dan kehidupan bersangkut-paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berujud pula dalam susunan tata negaranya yang asli….bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik…..”

Negara kesatuan yang diperkenalkan oleh Soepomo, dalam perubahan kontitusi—hingga perubahan keempat—tetap dipertahankan. Pasal 1 ayat (1) tidak dirubah. Negara persatuan/negara kesatuan menjelma menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keberadaan NKRI ini menjadi keharusan. Barang siapa ingin merubah NKRI berarti dia melawan konstitusi.

Dalam penjelasan UUD pra-amandemen, pada bab II. “pokok-pokok pikiran dalam “pembukaan” dinyatakan:

“…..Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruhnya. ….Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya, inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.”

Pada tulisan sebelumnya telah didapatkan kesimpulan bahwa negara hukum adalah sebuah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelanggaraan negara. Tentunya maksud hukum sebagai panglima tersebut diterapkan melalui pelaksaanaan prinsip-prinsip negara hukum. Pada ranah lain, negara kesatuan—dengan mengutip tulisan Strong—diartikan dengan penyelenggaraan negara harus di organisir dari pemerintah pusat. Strong selanjutnya menuliskan bahwa negara kesatuan tersebut harus memiliki sifat (i) supremasi parlemen pusat dan (ii) tidak adanya badan-badan berdaulat tambahan. Di Indonesia, konsep negara kesatuan di perkenalkan oleh Soepomo dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.

Terdapat kemiripan konsep negara kesatuan yang ditulis oleh Strong dengan konsep yang ditawarkan oleh Soepomo. Keduanya telah diakomodir dalam UUD pra-amandemen, dengan implementasi bahwa Indonesia memiliki MPR yang menjadi lembaga tertinggi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat secara penuh. Pasal 1 ayat (2) UUD pra-amandemen mengatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Pasal ini mensuratkan bahwa kedaulatan negara ini ada ditangan rakyat dan yang mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut adalah MPR. Mungkin konsep seperti ini yang dibicarakan oleh Strong dengan “supremasi parlemen pusat.”

Keberadaan dewan perwakilan (DPRD) di daerah pun harus tunduk pada majelis tertinggi. Dewan perwakilan di daerah tidak punya kuasa untuk membuat kebijakannya sendiri. Kebijakan yang dijalankan haruslah berasal dari pemerintah pusat. Mungkin pula konsep seperti ini yang dinyatakan oleh Strong dengan “tidak adanya badan-badan berdaulat tambahan”.

Namun kenyataannya, konsep negara kesatuan yang diterapkan di Indonesia sebelum perubahan UUD tidak mengakomodir prinsip negara hukum dalam arti sebenarnya. MPR yang kekuasaannya berasal dari kedaulatan rakyat, dimainkan sedemikian rupa oleh Presiden sehingga hampir 32 tahun (1966-1998) penyelenggaraan negara menabrak prinsip-prinsip negara hukum. Beberapa contoh misalnya, Prinsip supremacy of law tidak dijalankan.

Kekuasaan berada penuh ditangan Presiden, yang terjadi bukanlah hukum yang menjadi panglima, tetapi Presidenlah yang menjadi panglima. sektor ekonomi digenjot begitu rupa untuk “pembangunan”. Kaum pemodal baik asing maupun dalam negeri diundang untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Regulasi dimuluskan oleh Presiden dan para kroninya guna mendukung usaha “pembangunan” ini. Banyaknya investasi yang ditanam menjadi lahan basah untuk menggarap pohon korupsi. Pundi-pundi korupsi yang ditumpuk oleh oknum pejabat negara makin berlimpah dan merajalela. Diakui atau tidak, kenyataannya Presiden (penguasa) “memuluskan” jalan korupsi para oknum ini, dan parahnya hukum tidak bisa menjangkau mereka. Pada titik ini The Rule of Law and not of man tidak berjalan.

Kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) juga tidak berlaku. Para pejabat negara yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme jarang bisa dijerat dengan hukum. Mereka aman berlindung dibawah ketiak penguasa (Presiden). Jerat hukum hanya bisa menjangkau kaum tidak berpunya (the not have society). Orang yang hanya mencuri ayam untuk dijual kembali—karena tidak makan seharian—akan dikurung atau bahkan, apabila psikologi masyarakat lagi panas, dibakar tanpa ampun. Bagi orang kecil, dekil dan miskin, perjuangan untuk mencari sesuap nasi di republik ini bagaikan menanam duri dalam samudra, sulit dan butuh pengorbanan yang sangat. Jerat hukum tidak bisa menjangkau kaum berpunya (the have society). Oknum yang korupsi hingga milyaran rupiah, bebas bertolak-pinggang dan keluar-masuk negara ini tanpa takut akan ditangkap oleh penegak hukum. Equality before the law hanyalah angan-angan semua yang berada di menara gading.

Asas legalitas (due process of law) menjadi mimpi diatas mimpi. Jarang sekali menjadi nyata. Penguasa mnggunakan pasal-pasal penyebar kebencian, Pasal 154, 154a, 155, 156, 156a. 157, dan 160 KUHP/hartzai artikelen, untuk membungkam aktivis pro-demokrasi. Tindakan subversif adalah alasan yang paling sering ditujukan kepada mereka yang menanyakan keadilan, demokrasi dan semacamnya secara terang-terangan. Pemberlakuan kekuatan militer (tentara) untuk menumpas kelompok yang dianggap “para gerombolan” dan pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di beberapa daerah seakan menjadi pembenaran. Parahnya lagi, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang sedikit vokal saja terhadap kebijakan pemerintah akan tinggal nama belaka. Mereka hilang (dihilangkan) sampai-sampai kuburnya pun tidak diketahui dimana letaknya.

Lalu bagaimanakah penerapan negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca-amandemen (UUD NRI 1945)? beberapa pasal dirubah melalui proses amandemen, akibatnya substansi penyelenggaraan negara pun berubah. Namun, negara ini tetap menjadi Negara Kesatuan. Beberapa pasal yang dirubah tersebut misalnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratn Rakyat.” menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Udanng Dasar.”

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 itu adalah tanda bahwa negara ini akan menjadikan hukum sebagai panglima, karena penyelanggaraan kekuasaan negara haruslah didasarkan atas hukum (UUD), tidak lagi dipegang penuh oleh Majelis Permusyawaratan. Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) pun semakin diperkuat. Sebelumnya, jaminan HAM hanya diakomodir dengan pasal 28 saja. Sekarang jaminan terhadap HAM diakomodir pada pasal 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, dan 28I UUD NRI 1945.

Rakyat dijamin hak-haknya. Dengan akomodasi pasal-pasal HAM ini, harapan untuk menciptakan equality before the law dan due process of law dapat tumbuh dalam langgam bahasa hati rakyat.

Dengan demikian, seperti di ungkapkan oleh John Locke bahwa negara harus memegang kewajiban-kewajiban dalam bentuk :

  1. Kekuasaan legislatif tidak boleh digunakan untuk mengatur nasib rakyat secara sembarangan;
  2. Kekuasaan negara tidak boleh dijalankan tanpa pertimbangan yang matang;
  3. Pemerintah tidak boleh mengambil atau merampas hak milik rakyat tanpa persetujuan; dan
  4. Perundang-undangan harus menjamin agar kekuasaan politik digunakan bagi kepentingan umum akan terealisasi dalam koridor NKRI.

Terlepas dalam perjalanannya nanti, apakah konsep negara hukum dapat terus dijaga dan dilestarikan dalam NKRI atau tidak, setidaknya pada saat ini prinsip negara hukum telah bisa dimasukkan dalam konstitusi. Dan selanjutnya dijalankan oleh lembaga kekuasaan penyelenggara negara, karena hakekatnya kedaulatan ada ditangan rakyat dan negara ini adalah milik rakyat bukan penguasa.

Sistem Peradilan Indonesia

  1.  Pengertian

Sistem Peradilan Nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sedemikianrupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum. Tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan hukum bilamana komponen komponen sistemnya berfungsi dengan baik.

Komponen komponen itu antaralain:

  • Materi hukum materil dan hukum acara (hukum formil)

Hukum materil adalah berisi himpunan peraturan yang mengatur kepentingan kepentingan dan hubungan hubungan yang  berwujud perintah ataupun larangan larangan. Hukum acara adalah himpunan peraturan yang memuat tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil; dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang  mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.

  • Prosedur

Prosedur adalah proses penyeledikan/ penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (mengadili).

  • Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untukmencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakpelanggaran hukum guna menentukan dapat tidaknya dilakukanpenyidikan.

  • Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tidaknyapelanggaran hukum yang terjadi dan siapa tersangkanya.

  • Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkanperkara ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yangditentukan undang undang dengan permintaan supaya diperiksa dandiputus oleh hakim di sidang pengadilan.

  1. Budaya hukum

Para pihak yang berkait dalam proses peradilan yaitupenyelidik/ penyidik; penuntut umum; hakim; para pencari adilan baikkorban, tersangka/ terdakwa ataupun penasihat hukum.

  1. Hirarki

Kelembagaan peradilan merupakan susuna lembaga peradilanyang secara hirarki memiliki fungsi dan kewenangan sesuai denganlingkungan peradilan masing masing.

  1.  Kekuasaan Yang Merdeka

Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaanlainnya. Untuk menjamin terwujudnya kekuasaan yang merdeka itu, maka pasal24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menentukan bahwa kekuasaankehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanyang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan finansial berada di bawah satu atap kekuasaan Mahkamah Agung.

  1. Alat Kelengkapan Peradilan

Alat kelengkapan peradilan Indonesia meliputi polisi, jaksa, dan hakim.

  • Polisi

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penertiban, yaitu sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hokum, pelindung, serta pelayan masyarakat. Tugas pokok polisi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan

  • Jaksa

Sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai jasa penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang – undang.

  • Hakim

Sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang – undang. Tugasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.

  1. Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

  1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain(independen). Susunan MA terdirin dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan beberapaorang  Ketua Muda, yang kesemuanya dalah Hakim Agung dan jumlahnya paling banyak 60 orang. Sedangkan beberapa direktur jendral dan kepalabadan. Hal mengenai MA diatur dalam UU No. 5 Tahun 2004 .

Tugas dan wewenang MA dalam lingkungan:

  1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi.
  2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili.
  3. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  4. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  5. MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

  1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yangmelakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.Susunan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota,seorang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakimkonstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusiharus memiliki syarat: memiliki intergritas dan kepribadian yand tidaktercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan. Pembentukan MK didasarkan pada UUD 1945 pasal 24C yang kemudian diatur secara lebih terperinci di UU No. 24 Tahun 2003.

Kewenangan MK sebagai berikut:

  1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewarganegaraannya diberikan oleh UUD 1945.
  3. Memutus pembubaran parpol.
  4. Memutus perselisihan hasil pemilu.
  5. Memberikan putusan atas pendapat DPR atas pelanggara yang dilakukan presiden/wakil presiden.

  1. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dandalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan KomisiYudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat.

Berikut wewenang Komisi Yudisial, yaitu:

  1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR
  2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan.

  1. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hal – hal mengenai peradilan umum diatur dalam UU No. 2 Tahun 1986 & UU No. 49 Tahun 2009.

  • Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota, dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Kabupaten/ Kota tersebut.

  • Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota Propinsi, dan memiliki daerah hukum mencakup wilayahPropinsi.

Pengadilan negeri mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.

  1. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama

Peradilan agama di atur dalam UU No. 7 Tahun 1989 & UU No. 50 Tahun 2009

  • Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota  kebupaten meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

  • Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan TingkatBanding, Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukotaprpinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang antara lain;

  1. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama(perkawinan, warisan, sodaqoh, dll).
  2. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding
  3. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

  1. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata, yang meliputi Pengadilan Meiliter, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Meiliter Pertempuran. Hal mengenai peradilan militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 & UU No. 31 Tahun 1999.

  • Pengadilan Militer

Susunan persidangan Pengadilan Militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama adalah 1orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yang dihadiri 1orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orangPanitera.

  • Pengadilan Militer Tinggi

Susunan persidangan Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertamaadalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yangdihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1orang Panitera.

  • Pengadilan Militer Utama

Susunan persidangan Pengadilan Militer Utama untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata UsahaAngkatan Bersenjatapada tingkat banding adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota dan dibantu 1 orang Panitera.

  • Pengadilan Militer Pertempuran

Susunan persidangan Pengadilan Militer Pertempuran untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana adalah 1 orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yangkeseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera.

  1. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PTUN dibuat dengan tujuan dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberi pengayoman kepada masyarakat. Hal mengenai PTUN diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 & UU No. 51 Tahun 2009.

  • Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Susunan pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris; dan pemimpin pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seoirang Wakil Ketua.

  • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang :

  1. Memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negaradi tingkat banding;
  2. Memeriksa dan memutuskan mengadili antara pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;

Memeriksa , memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s